Pemdes Kumitir Berkomitmen tahun 2020 Bebas ODF (Open Defecation Free)

Mojokerto – Dari jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.096.366 jiwa, masih ada sekitar 209.406 (19,1 persen) orang diantaranya yang melakukan Buang Air Besar (BAB) secara sembarangan. Pemkab Mojokerto melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), mencanangkan komitmen menuju Kabupaten Mojokerto ODF (Open Defecation Free) 2020.

Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengatakan, salah satu program nasional yang merupakan upaya pembangunan kesehatan adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). “Program ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat,” ungkapnya, Selasa (30/10/2018).

STBM adalah program nasional bidang sanitasi bersifat lintas sektoral, yang merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Strategi tersebut disusun dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat.

Mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Milenium Development Good.

“Tahun 2005 pendekatan Community-Ledtotal Sanitation diujicobakan di enam kabupaten dan selanjutnya direplikasikan pada 2006 dan 2007. Hasilnya pada 2007 ada 680 desa di Indonesia yang telah mendeklarasikan kondisi bebas praktek BAB sembarangan atau ODF,” katanya.

Terlihat bahwa pendekatan subsidi dan sarana fisik yang sebelumnya dilakukan pemerintah, ternyata tidak mampu menjamin perubahan perilaku masyarakat terkait sanitasi. Sehingga perlu komitmen dan sosialisasi dan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna menghindari ODF.

Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin menambahkan, penentuan status kesehatan masyarakat paling banyak didasarkan pada perilaku dan faktor lingkungan (mencapai 45 persen). Salah satu cara hidup sehat adalah dengan terbentuknya ODF.

“Di November ini, tetangga jauh kita yakni Kabupaten Pamekasan ternyata sudah 100 persen ODF. Mestinya kita juga mampu. Dengan upaya dari Ibu Wakil Ketua TP PKK Kab. Mojokerto juga sudah mengumpulkan Ketua TP PKK Desa dan kecamatan untuk tanda tangan komitmen ODF 2020,” ujarnya.

Data terakhir Dinkes Kabupaten Mojokerto menyebutkan, akses penduduk terhadap jamban sehat di Kabupaten Mojokerto baru 80.6 persen. Sedangkan penduduk yang belum berakses terhadap jamban sehat sebanyak 19,4 persen.

“Berarti PR kita tidak sampai 20 persen. Kita sudah lakukan pemicuan di 262 desa. Sehingga saat ini desa yang sudah ODF berjumlah 49 dan kita proyeksikan semua atau harus 100 persen di tahun 2020,” ujarnya.

Beberapa desa ODF juga diberikan penghargaan dalam acara ini antara lain Desa Mejoyo Kecamata Bangsal, Desa Balongsari Kecamatan Gedeg, Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi, Desa Suru Kecamatan Dawarblandong, Desa Mojorejo dan Desa Parengan Kecamatan Jetis, Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging.

Desa Tumapel Kecamatan Dlanggu, Desa Padusan Kecamatan Pacet dan Desa Trawas Kecamatan Trawas. Turut serta pameran stan ODF yang dimenangkan UPT Puskesmas Puri sebagai Juara I, UPT Puskesmas Dawarblandong sebagai Juara II, dan UPT Puskesmas Manduro sebagai Juara III.

Pencanangan ini resmi dibuka dengan ditandai pemukulan gong oleh Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi di gedung Graha Bina Sehat PPNI, Jabon, Kecamatan Mojoanyre. Di hari yang sama, usai acara bertempat di halaman kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mojokerto, dilakukan penyerahan bantuan korban bencana Palu, Sigi dan Donggala.

Bantuan dari Pemkab Mojokerto yang diwakili Sekretaris Daerah, Hery Suwito dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, kepada Wakil Bupati selaku Ketua PMI Kabupaten Mojokerto.